HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Masyarakat dan Sampang Malem Minta Aktivitas Penambangan DAS Indanogawo Dihentikan

masyarakat saat melakukan aksi penolakan 
Nias (SP) - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara turun ke lokasi penambangan di Daerah Aliran Sungai Idanogawo Desa Ahedano Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias Sumatera Utara Indonesia dan meminta aktivitas penambangan di Sungai Idanogawo tersebut segera dihentikan sementara sebelum adanya persetujuan dari masyarakat sekitar.

"Sebelum ada kesepakatan kedua belah pihak, sebaiknya aktivitas penambangan di Daerah Aliran Sungai Idanogawo dihentikan sementara," pinta Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Sampang Malem Perangin-angin di lokasi penambangan pada Kamis (29/11/2018), kemarin.

Sampang mengatakan, pihaknya tidak bisa menghentikan aktivitas penambangan di Sungai Idanogawo tersebut, namun beliau berjanji hal tersebut akan ditindaklanjuti kepada komisi A DPRD Sumatera Utara yang membidangi masalah perizinan.

"Untuk penerbitan izin, pengelola terlebih dahulu harus meminta izin kepada warga agar Amdal diterbitkan, dan jika belum dilakukan, itu yang menjadi tanda tanya," ucapnya tegas.

Sampang mengungkapkan, untuk penerbitan izin, pengelola wajib meminta izin dari warga yang tinggal satu kilometer ke hulu sungai dan satu kilometer ke hilir dari lokasi penambangan.

"Selain itu, 50 meter dari kiri dan 50 meter dari kanan sungai atau lokasi penambangan, wajib ada biaya ganti rugi bagi masyarakat sekitar. Apabila hal tersebut belum dilakukan, izin Amdal tidak bisa dikeluarkan, dan warga yang berada di lokasi tersebut berhak melarang dan menghentikan aktivitas penambangan tersebut," tegas Sampang.

Lebih jauh Sampang mengatakan mengenai erosi yang terjadi akibat penambangan tersebut, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Nias dan Bidang PSDA Provinsi agar cepat tanggap dalam membangun beronjong dan tembok penahan serta meluruskan Daerah Aliran Sungai.

"Kalau Pemkab Nias dan Bidang PSDA Sumut tidak cepat tanggap ke depan daerah daerah atau pemukiman penduduk yang ada disekitar Daerah Aliran Sungai Idanogawo pasti akan habis tergerus apabila banjir," ujarnya.

Kepala Desa Oladano Aprianus Waruwu, sebelumnya mengatakan, dia dan warganya belum pernah dimintai izin atau persetujuan dilakukan penambangan di Sungai Idanogawo oleh salah satu perusahaan.

"Hingga saat ini saya belum pernah dihubungi atau dimintai izin dilakukan penambangan di perbatasan desa yang saya pimpin dengan desa Ahedano oleh salah satu perusahaan," ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Aperius mengatakan, Akibat penambangan oleh perusahaan, sejumlah kebun dan jalan yang ada di desanya hancur tergerus air sungai hingga 40-50 meter saat ini dan bisa di buktikan dilapangan.

Yanu Zebua salah seorang warga setempat mengatakan, masyarakat tetap menolak dan minta agar aktivitas penambangan di Daerah Aliran Sungai Idanogawo dan diminta dihentikan."Diduga akibat aktivitas penambangan yang dilakukan, kini sungai Idanogawo yang menjadi tumpuan masyarakat tercemar oleh minyak alat berat dan menjadi keruh atau limba," terangnya.

Yanu meminta kepada Komisi B DPRD Sumut mendesak Komisi A yang membidangi Izin agar segera membatalkan Izin yang diberikan kepada perusahaan karena diduga tidak sesuai prosedur dan aturan.(Fesianus Ndraha)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *