HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Kasus Menjerat Bupati Labuhanbatu Non Aktif Pangonal Harahap

Ampera melakukan aksi unjukrasa didepan kantor Bupati Labuhanbatu
Labuhanbatu (SP) - Puluhan massa Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) berunjuk rasa di halaman depan Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, Selasa (11/12/2018), sekira pukul 10.00 WIB.

Massa Ampera yang dipimpin koordinator aksi, Hasanul Habibi Harahap, dan koordinator lapangan (Korlap), Khairil Hanif Nasution, ditemui langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT.

Dalam orasinya, Hasanul Habibi Harahap, menyampaikan pernyataan sikap yang berisi 5 point tuntutan Ampera kepada Pemkab Labuhanbatu. 5 point tuntutan tersebut, yang pertama adalah mendesak Plt Bupati Labuhanbatu agar meningkatkan anggaran beasiswa untuk Tahun Anggaran 2019 minimal Rp 2 juta per Mahasiswa.

Tuntutan point ke-2, meminta agar Kabag Kesra Pemkab Labuhanbatu menjelaskan prosedur pengajuan permohonan beasiswa dan memberikan data penerima beasiswa Tahun Anggaran 2018 secara kongkret.

"Point ke-3, meminta Plt Bupati Labuhanbatu agar memberhentikan/memecat oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pernah menjadi terpidana korupsi, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tanggal 13 September 2018, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 2015 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap," katanya.

Point ke-4 yaitu mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau pihak yang berwenang untuk memeriksa Plt Bupati H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT, dan Ketua DPRD, Dahlan Bukhari serta sejumlah anggota dewan lainnya terkait dugaan kasus korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu non aktif, H Pangonal Harahap.

"Tuntutan terakhir, point ke-5, adalah Pemkab Labuhanbatu harus melibatkan secara intensif civitas akademika dalam perencanaan dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), sesuai Undang-Undang Nomor 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," terangnya.

Menjawab tuntutan massa Ampera tersebut, H Andi Suhaimi Dalimunthe mengatakan bahwa selaku Plt Bupati Labuhanbatu, dia selalu bersikap positif serta tidak pernah menghindar untuk ditemui bila ada penyampaian aspirasi dari masyarakat, terutama Mahasiswa. "Lebih kurang baru 4 bulan saya menjabat sebagai Plt Bupati Labuhanbatu, kita sudah berupaya maksimal menyalurkan bantuan beasiswa sebesar Rp 550.000,- per Mahasiswa untuk tahun 2018 ini. Tahun 2019 nanti, saya sudah targetkan Rp 8 Milyar hingga Rp 9 Milyar dana bantuan beasiswa untuk Mahasiswa Labuhanbatu secara keseluruhan," ujar Andi.

Terkait 3 orang ASN di jajaran Pemkab Labuhanbatu yang pernah tersandung kasus pidana korupsi, H Andi Suhaimi Dalimunthe mengatakan sudah menerima keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Setelah mendengar tanggapan dan jawaban dari Plt Bupati Labuhanbatu, massa Ampera membubarkan diri dengan tertib menuju kampusnya masing-masing sembari menyatakan bahwa mereka akan melakukan aksi yang lebih besar dan terus turun ke jalan jika 5 point tuntutan mereka tersebut tidak direalisasikan Pemkab Labuhanbatu.(hendro)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *