HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Pasca Penangkapan Dewan Tapteng di Bandara, Kuasa Hukum Akan Ajukan Praperadilan

Ditreskrimsus Polda Sumut 
Medan (SP) - Kuasa Hukum dari lima anggota DPRD Kabupaten Tapteng, Roder Nababan SH mengaku akan melakukan Prapid terhadap Polda Sumut dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

"Kita akan melakukan langkah hukum terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Polda Sumut terhadap Klien kita (lima anggota DPRD Tapteng), kita akan tempuh dan ajukan Praperadilan," kata Roder Nababan SH, kepada wartawan pada Kamis (5/12/2018) sore.

Dikatakan oleh Roder Nababan SH, pada satu sisi jika Polda Sumut sudah atau bisa melakukan penahanan terhadap kliennya. Seharusnya 35 anggota DPRD Tapteng harus ditahan."Setiap warga negara berhak atas hukum yang sama, karena bukan hanya lima orang itu saja yang melakukan perjalanan dinas. Termasuk BS selaku Ketua DPRD Kabupaten Tapteng masa itu. Karena mereka yang membuat LPJ, seharusnya, jika pihak kepolisian melakukan penahahan, polisi harusnya melakukan pemeriksaan terhadap 35 anggota DPRD Tapteng," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Sumut melalui Subdit III Tipikor, Ditreskrimsus melakukan penangkapan terhadap AR, tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada perjalanan dinas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah (Tapteng).

AR ditangkap setelah pihak Polda Sumut pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menetapkannya dan empat orang temannya sebagai tersangka.

"Satu orang tersangka (AR) sudah kita (kepolisian) amankan dari Bandara, tiga sebelumnya sudah dilakukan penahanan. Jadi tinggal satu lagi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda sumut, Kombes Pol Rony Santama SIK ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut pada Rabu (5/12/2018) sore.

Sampai saat ini, pihak Polda Sumut masih melakukan pencarian terhadap satu tersangka lagi. Namun polisi belum mau terbuka apa status dari satu orang tersangka yang belum ditangkap."Satu lagi masih terus dilakukan pencarian dan pengejaran, kalau statusnya sudah jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau tidak, coba langsung tanya Kasubditnya," ungkap perwira yang pernah menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) ini menjelaskan.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara, melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) juga melakukan penahahan terhadap tiga anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu dilakukan penyidik setelah melakukan pemeriksaan pada Jumat (30/11/2018) kemarin.

"Tiga anggota DPRD Tapteng sudah dilakukan penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Santama SIK ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya.

Lima dewan berinisial AR, SG, HN, JS dan JLS disebut sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan biaya perjalanan dinas dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan Bimbingan teknis  TA 2016- 2017 yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp 655.924.350 dan dipersangkakan pasal 2 ayat 1 UU  Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana  UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polda Sumut disebut menetapkan 5 anggota dewan Tapteng sebagai tersangka setelah penyidik Tipikor memeriksa beberapa orang saksi, baik dari PNS, Sekretariat dan pihak management dari sejumlah Hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta dan Bandung termasuk yang di Manado.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto SH ketika dikonfirmasi wartawan sebelumnya mengatakan bahwa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menunggu dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

"Apakah ada kerugian negara dalam perkara 5 anggota DPRD Kabupaten Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masih menunggu hasil dari BPKP," kata Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut mengaku bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 5 anggota DPRD Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah perbuatan perorangan.

"Sprinjal (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diberikan kepada perorangan bukan pertanggungjawaban kelompok, kecuali jika dia (pimpinan DPRD) ada mendapat bagian baru dia bisa kena," terang Kapolda Sumut.(reza)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *