HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Dugaan Kasus Perjalanan Dinas, Tiga Dewan Tapteng Ditahan Polda Sumut

Ditreskrimsus Polda Sumut 
Medan (SP) - Polda Sumatera Utara, melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) melakukan penahahan terhadap tiga anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu dilakukan penyidik setelah melakukan pemeriksaan pada Jumat (30/11/2018) kemarin.

"Tiga anggota DPRD Tapteng sudah dilakukan penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Santama SIK ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya pada Senin (3/12/2018) siang.

Ketika ditanya identitas DPRD Tapteng yang dilakukan penahahan, Dirreskrimsus Polda Sumut ini mengatakan agar konfirmasi ke Bidang Humas.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dari 35 anggota DPRD Tapteng, lima dewan berinisial AR, SG, HN, JS dan JLS disebut sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan biaya perjalanan dinas dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan Bimbingan teknis  TA 2016- 2017 yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp 655.924.350 dan dipersangkakan pasal 2 ayat 1 UU  Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana  UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polda Sumut disebut menetapkan 5 anggota dewan Tapteng sebagai tersangka setelah penyidik Tipikor memeriksa beberapa orang saksi, baik dari PNS, Sekretariat dan pihak management dari sejumlah Hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta dan Bandung termasuk yang di Manado.

Terpisah, Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto SH ketika dikonfirmasi wartawan pada Kamis (25/10/2018) kemarin mengatakan bahwa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menunggu dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

"Apakah ada kerugian negara dalam perkara 5 anggota DPRD Kabupaten Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masih menunggu hasil dari BPKP," kata Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut mengaku bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 5 anggota DPRD Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah perbuatan perorangan.

"Sprinjal (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diberikan kepada perorangan bukan pertanggungjawaban kelompok, kecuali jika dia (pimpinan DPRD) ada mendapat bagian baru dia bisa kena," terang Kapolda Sumut.(reza)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *