HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas, Polda Sumut Bakal Periksa Puluhan Dewan Tapteng

Medan (SP) - Hingga kini, Pihak Subdit III Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, masih melakukan pencarian keberadaan satu dari lima anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) berinisial SG, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pada perjalanan dinas. Polda Sumut masih menunggu itikad baik dari tersangka.

Hal itu dijelaskan oleh PS Kasubdit III Tipikor, Kompol Roman SIK ketika dikonfirmasi wartawan diruangan kerjanya pada Kamis (6/12/2018) malam.

"Kita pihak kepolisian berharap agar tersangka mau kooperatif, kita terus melakukan pencarian. Namun jika tersangka tidak kunjung datang juga, maka akan kita terbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Roman.

Mengenai 30 anggota DPRD Tapteng yang lainnya, Roman mengaku akan mengambil keterangan untuk permasalahan dugaan kasus yang sama.

Sebagaimana diketahui, Polda Sumut melalui Subdit III Tipikor, Ditreskrimsus melakukan penangkapan terhadap AR, tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada perjalanan dinas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah (Tapteng).

AR ditangkap setelah pihak Polda Sumut pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menetapkannya dan empat orang temannya sebagai tersangka.

"Satu orang tersangka (AR) sudah kita (kepolisian) amankan dari Bandara, tiga sebelumnya sudah dilakukan penahanan. Jadi tinggal satu lagi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda sumut, Kombes Pol Rony Santama SIK ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut pada Rabu (5/12/2018) sore.

Sampai saat ini, pihak Polda Sumut masih melakukan pencarian terhadap satu tersangka lagi. Namun polisi belum mau terbuka apa status dari satu orang tersangka yang belum ditangkap."Satu lagi masih terus dilakukan pencarian dan pengejaran, kalau statusnya sudah jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau tidak, coba langsung tanya Kasubditnya," ungkap perwira yang pernah menjabat sebagai Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) ini menjelaskan.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara, melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) juga melakukan penahahan terhadap tiga anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu dilakukan penyidik setelah melakukan pemeriksaan pada Jumat (30/11/2018) kemarin.

"Tiga anggota DPRD Tapteng sudah dilakukan penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Santama SIK ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya.

Lima dewan berinisial AR, SG, HN, JS dan JLS disebut sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan biaya perjalanan dinas dalam agenda konsultasi, kunjungan kerja dan Bimbingan teknis  TA 2016- 2017 yang diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp 655.924.350 dan dipersangkakan pasal 2 ayat 1 UU  Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana  UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polda Sumut disebut menetapkan 5 anggota dewan Tapteng sebagai tersangka setelah penyidik Tipikor memeriksa beberapa orang saksi, baik dari PNS, Sekretariat dan pihak management dari sejumlah Hotel di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta dan Bandung termasuk yang di Manado.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto SH ketika dikonfirmasi wartawan sebelumnya mengatakan bahwa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menunggu dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara.

"Apakah ada kerugian negara dalam perkara 5 anggota DPRD Kabupaten Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masih menunggu hasil dari BPKP," kata Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut mengaku bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 5 anggota DPRD Tapteng yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah perbuatan perorangan.

"Sprinjal (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diberikan kepada perorangan bukan pertanggungjawaban kelompok, kecuali jika dia (pimpinan DPRD) ada mendapat bagian baru dia bisa kena," terang Kapolda Sumut.(reza)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *