HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Surat Permohonan Loozaro Zebua Direspon Kompolnas

Surat dari Komisi Kepolisian Nasional 
Medan (SP) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akhirnya membalas surat Loozaro Zebua selaku Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 31 7A Tohia Gunungsitoli Sumatera Utara.

Adapun isi surat dari Kompolnas berdasarkan rujukannya, 1 rujukan A yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B, Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. C, Surat pengaduan masyarakat atas nama saudara Loozaro Zebua DPC GWI Kepulauan Nias nomor, 046/GWI/DPC-Kep.Nias/IX/2018 tanggal 2 September 2018, perihal mohon kepada Kompolnas untuk menangani kasus yang tidak diproses secara serius oleh penyidik Polres Nias yang diterima Kompolnas pada tanggal 3 September 2018.

Terkait surat dan rujukan tersebut akhirnya Kompolnas memberitahukan bahwa keluhan dari saudara (Loozaro Zebua) telah diterima Kompolnas pada tanggal 3 September 2018 dengan nomor registrasi yaitu 1669/2/IX/2018 Kompolnas. Dan telah disampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Kapolda Sumatera Utara sesuai surat Ketua Kompolnas nomor B 1669/A/Kompolnas/9/2018 tanggal 13 September untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama dan surat tertanda/atas nama Ketua Komisi Kepolisian Nasional ditandatangani oleh Sekretaris, Bekto Suprapto.

Menanggapi respon Kompolnas itu, Loozaro Zebua selaku Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kepulauan Nias memberikan apresiasi atas kinerja Kompolnas yang cepat merespon surat pengaduan. Kepada wartawan, Loozaro Zebua mengaku agar Kompolnas terus mengawasi permasalahan yang kini dilaporkannya bahkan telah diberhentikan penyelidikan oleh Polres nias, yaitu ijazah paket C dan gelar S.Pdk yang diduga bermasalah milik oleh Herman Jaya Harefa.

"Kita akan terus mencari bukti-bukti, kita juga akan terus mencari keadilan," kata pelapor, Loozaro Zebua belum lama ini di Medan.

Pelapor berharap dengan adanya pengawasan ataupun surat dari Kompolnas kepada pihak Kepolisian Dearah Sumatera Utara. Kiranya dugaan permasalahan ini dapat ditindaklanjuti dengan serius.

Pasca dihentikannya Penyelidikan oleh Polres Nias atas kasus dugaan ijazah bermasalah Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, pelapor bernama Loozaro Zebua warga Sifalago Gomo meminta agar kepolisian serius.

"Saya melaporkan ke Kompolnas pada tanggal 2 September 2018 perihal mohon kepada Kompolnas untuk menangani kasus yang tidak diproses secara serius oleh penyidik Polres Nias dan diterima Kompolnas pada tanggal 3 September 2018. Saya harap agar permasalahan ini kembali dibuka, sebab penyelidikan sudah diberhentikan oleh Polres Nias," terang Loozaro Zebua.

Sebelumnya, Loozaro Zebua mengatakan bahwa adanya kejanggalan pada ijazah paket C dan gelar S.Pdk yang diduga telah dimiliki oleh Herman Jaya Harefa yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.

"Ijazah Paket C milik Herman Jaya Harefa dari PKBM Budaya di Jakarta Pusat dan dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2007. Ijazah paket C yang dimilikinya diduga menyalahi karena informasi yang saya tahu bahwa hasil ujian yang ditandatangani oleh lembaga yaitu tanggal 4 Juli 2007. Kapanpun ijazah itu diambil seharusnya tanggal keluar tetap pada tanggal 4 Juli 2007, bukan 13 Juli 2007," kata pelapor kepada wartawan di Mapolda Sumut, belum lama ini.

Selanjutnya, kejanggalan terindikasi terjadi pada nama dan tanggal lahir yang terdapat pada ijazah.

"Saya beserta tim sudah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelayanan terpadu pada tanggal 19 Maret 2018, saya cek nomor ijazah yang bersangkutan (Herman Jaya Harefa) diduga tidak terdaftar," sambungnya.

"Kemudian, informasi yang saya terima bahwa nama dan alamat serta tanggal lahir pada ijazah juga menyalahi, seharusnya ijazah itu tertulis Herman Jaya, tidak ada marganya Harefa. Sedangkan tanggal lahir juga terindikasi menyalahi, kejanggalan juga telihat karena ijazah tidak ada Sidik jari dan tandatangan," tambahnya.

Atas adanya hal itu, pihaknya akhirnya memilih mengadukannya ke Mapolda Sumut dan tertuang didalam STTLP/792/VII/2018/ SPKT "II" tanggal 16 Juli 2018.

Namun sayangnya, pengaduan dari Loozaro Zebua tidak berjalan dengan mulus. Laporan yang diterbitkan pihak Polda Sumut akhirnya dihentikan oleh pihak Polres Nias yang ditandatangani oleh AKBP Deni Kurniawan SIK selaku Kapolres Nias.

"Sudah kita hentikan penyelidikan perkara itu, karena tidak ada tindakpidananya," ujar Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya pada Senin (26/11/2018) kemarin.(reza)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *