HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Hentikan Penyelidikan Sampai Dilaporkan ke Propam dan Itwasda Polda Sumut, Kapolres Nias Ngaku Sudah Sesuai Prosedur

Surat Penghentian Penyelidikan dari Kapolres Nias
Medan (SP) - Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK mengakui bahwa penyidik melakukan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pemalsuan surat atas terlapor oknum pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli berinisial HJH sudah sesuai prosedur. Sehingga penyidik menyimpulkan mengeluarkan surat penghentian penyelidikan itu.

"Penyidik sudah sesuai prosedur," terang Kapolres, AKBP Deni Kurniawan SIK ketika dimintai tanggapannya terkait laporan Loozaro Zebua ke Propam dan Itwasda Polda Sumut atas penghentian penyelidikan yang dilakukan Polres Nias atas laporannya pada Minggu (27/1/2019) siang

Pasca diberhentikannya penyelidikan oleh Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK perihal dugaan ijazah bermasalah milik oknum pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli, HJH. Pelapor Loozaro Zebua, Ketua Gabungnya Wartawan Indonesian (GWI) Kepulauan Nias akhirnya mendatangi Propam dan Itwasda Polda Sumut pada Senin (7/1/2019) kemarin.

Kedatangan Loozaro untuk mengadukan penyidik Polres Nias karena melakukan penghentian penyelidikan laporannya nomor LP/900/VII/2018 SPKT "II" tanggal 16 Juli 2018 tanpa meminta keterangan Saksi? Kok bisa? Apa benar ya Polres Nias melakukan itu?

"Pada saat dilakukan gelar tanggal 23 Juli 2018 di unit II Ditreskrimum Polda Sumut, saya telah serahkan foto copy ijazah S.Pd.K yang diduga ijazah itu ilegal karena tidak memiliki nomor seri ijazah, tidak ada izin penyelenggara Ujian Negara dan tidak ada nomor peserta ujian mahasiswa. Ketiga unsur ini harus dicantumkan dalam ijazah," kata pelapor, Loozaro Zebua kepada wartawan.

Sambung Loozaro Zebua, Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2014 perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2012 BAB II pasal 5 ayat (2) ijazah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nomor seri ijazah, logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, nomor keputusan pendirian perguruan tinggi, program pendidikan (Diploma, sarjana terapan, magister terapan, dokter terapan, sarjana, magister, Doktor, profesi atau spesialis) nama program studi, nama lengkap pemilik ijazah, Nomor Pokok mahasiswa (NPM), tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah, gelar yang diberikan beserta singkatannya, tanggal, bulan dan tahun kelulusan, tempat tanggal bulan dan tahun penerbitan ijazah, pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah, stempel perguruan tinggi dan foto mahasiswa.

Pelapor saat di Propam Polda Sumut
"Dengan adanya penegasan tersebut kami bersama teman pengurus DPC GWI Kepulauan Nias mencoba melakukan pengecekan kode ijazah di aplikasi atau situs melalui internet ternyata tidak bisa terbuka dan tidak terlihat dari data pada kode ijazah atas inisial HJH, itu bukti bahwa ijazah tersebut diduga ilegal dan terindikasi bawa ijazah tersebut tidak bisa dipakai pada lembaga pemerintah sehubungan dan fakta tersebut kami meminta kepada Irwasda dan Propam Polda Sumut untuk memproses ketidakbenaran proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Nias Kami harapkan agar penyidik Polres Nias dapat bekerja secara profesional," tegasnya.

Selanjutnya, pelapor mengaku pada tanggal 17 November 2018 Kanit 4 Reskrim Polres Nias mendatangi rumahnya dan dirinya telah menunjukkan suatu fakta antara lain hasil pengumuman paket C tanggal 4 Juli 2007 menerangkan tidak ada inisial HJH dengan tempat tanggal lahir Sisobahili 1 Februari 1979, tetapi yang ada hanya HJ tempat tanggal lahir Jakarta 13 April 1979.

"Setelah itu, surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47657/A5 tanggal 23 Juli 2018 yang baru diterima tanggal 28 Agustus menerangkan PKBM Budaya baru berdiri tanggal 20 September 2011 dengan alamat Jalan Pramuka Jati Nomor 17 RT 4/RW 8 kode pos 1044. Untuk membuktikan ijazah tersebut diduga ilegal tentu harus melalui proses hukum hingga Pengadilan Negeri dapat memutuskan dan dasar tersebut ijazah dicabut oleh Kementerian Agama," kata Loozaro Zebua.

Bahkan, Loozaro Zebua menduga dalam perkara ini ada kesan seolah-olah sengaja memperlambat proses hukum sehingga mengakibatkan terjadi kerugian negara.

"Sebagai ketua DPC GWI Kepulauan Nias, saya menilai dan menduga ada oknum yang mengintervensi agar kasus ini tidak diproses sehingga berjalan di tempat, yang anehnya lagi, Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan SIK menjelaskan bahwa surat penghentian sudah sesuai prosedur dan penyidik Polres Nias telah melakukan proses penyelidikan di Jakarta dengan menghabiskan biaya uang negara sekitar Rp 50 juta atas pengaduan ini, sementara penyidik Polres Nias sepertinya belum melakukan klarifikasi surat antara lain surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun tanggal 23 Juli 2018, surat dari Ombudsman RI tanggal 24 Juli 2018, surat dari Dirjen Bimas Kristen tanggal 10 Juli 2018 dan surat BAN PT tanggal 15 Mei 2018. Bahkan Polres Nias sepertinya belum melakukan klarifikasi ke Diskominfo tentang website STT Sunsugos yang menyebutkan program studi pendidikan agama Kristen akan dibuka pada bulan Januari 2013, seharusnya penyidik mengumpulkan dokumen mengenai izin dimulainya Prodi PAK di STT Sunsugos dan STT Abdi Filadelfia internasional yang mengeluarkan ijazah awal dan izin Apa benar ada ujian negara terkait ijazah yang dikeluarkan oleh STT Sunsugos. Semua hal ini saling berkaitan dan yang harus dilakukan oleh penyidik Polres Nias agar semua dokumen tersebut disita," ungkapnya.

Terpisah, Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa perkara sudah dihentikan penyelidikannya.

"Sudah kita hentikan penyelidikan perkara itu, karena tidak ada tindakpidananya," ujar Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK melalui selularnya pada Senin (26/11/2018) kemarin.(reza)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *