HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Blog Archive

Penghentian Penyelidikan Kapolres Nias Perkara Dugaan Ijazah Ketua DPRD Gunungsitoli Disoal

Pelapor di Propam Polda Sumut
Medan (SP) - Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/45/VIII/2018 tentang penghentian penyelidikan yang langsung ditandatanganinya tertanggal 29 Agustus 2018.

Adapun isi dari surat yang ditandatangani oleh Kapolres Nias yaitu menghentikan penyelidikan atas surat pengaduan dari Loozaro Zebua pada tanggal 21 Juli 2015 perihal ijazah Paket C dan Spdk dan Laporan Polisi nomor LP/900/VIII/2018 SPKT "II" atas nama pelapor Loozaro zebua, dikarenakan tidak cukup bukti terhitung tanggal 29 agustus 2018 atas terlapor Herman Jaya Harefa, selaku Ketua DPRD Kota Gunungsitoli dan memberikan surat penghentian penyelidikan kepada pelapor.

Atas adanya surat penghentian penyelidikan oleh Kapolres Nias tersebut, pelapor Loozaro Zebua menganggap bahwa surat penghentian itu terkesan janggal. Tidak mau berdiam diri, akhirnya pelapor membalas Surat Ketetapan Nomor S.Tap/45/VIII/2018. Serta mengadukan hal tersebut ke Propam Polda Sumut.

Tertanggal 26 November 2018, pelapor Loozaro Zebua meminta penjelasan atas surat tersebut kepada Kapolres Nias. Pelapor mengungkapkan adanya keanehan dengan keluarnya surat penghentian penyelidikan itu.

"Ada yang aneh dalam surat penghentian penyelidikan ditandatangani Kapolres Nias pertama saksi yang beralamat di Medan tidak pernah dipanggil untuk dimintai atau didengar keterangan sebagai saksi oleh Polres Nias atas dugaan perkara tersebut. Lalu apakah tim forensik sudah menguji tulisan yang ada pada ijazah Paket C, apakah benar dibuat tahun 2007 atau ada perbedaan. Kemudian pengumuman hasil Ujian Nasional Paket C dibuat tanggal 4 Juli 2007 ditandatangani oleh Departemen Pendidikan di mana tidak ada nama Herman Jaya Harefa dengan tempat tinggal Sisobahili 1 Februari 1979. Tentunya pada bukti data yang sesuai karena hingga sekarang ditanyakan tidak ada dalam aplikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata pelapor, Loozaro Zebua kepada wartawan di Propam Polda Sumut pada Senin (7/1/2019) siang.

Kemudian sesuai surat Kementerian Pendidikan tanggal 23 Juli 2018 bahwa PKBM Budaya Baru berdiri tahun 2011 dan akreditasi tanggal 16 Oktober 2017.

"Sesuai hasil penjelasan petugas Unit Layanan Terpadu tanggal 19 Maret 2018 kepada saya, PKBM Budaya Baru berdiri tahun 2011 dengan alamat Jalan Pramuka Jati 2017, RT 4 RW 8, Paseban Senen Jakarta dengan pimpinan Wahyu Prabowo bukan ibu Epon," tegas pelapor.

"Selain itu, pada saat pengecekan nomor ijazah Herman Jaya Harefa, tidak ada namanya dalam aplikasi sehingga saya diarahkan bertemu dengan Ibu Dewi di lantai 8 Kantor Walikota DKI Jakarta, disitu Ibu Dewi mengatakan tidak adanya sidik jari dan tanda tangan Herman Jaya Harefa karena kealpaan Herman Jaya Harefa, saya bertanya coba dibaca pernyataan Herman Jaya Harefa pada media cetak atau online tanggal 16 April 2014 bahwa tidak adanya sidik jari karena ijazanya sudah dilaminating oleh sekolah. Ibu Dewi kemudian memanggil staf yang lain dan mengatakan tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Lalu staf tersebut datang dan menjawab bahwa dia hanya bidang penjamin mutu, kemudian saya jawab, yang saya tanyakan apakah format ijazah ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lalu dijawab 'tidak' kemudian bubar tanpa hasil komunikasi," tambah pelapor.

"Tanggal 17 April 2018, saya mendatangi PKBM Budaya Jalan Pramuka Jati bersama dengan Mas Joko warga Kramat Sawah IV, bertemu dengan ibu Epon dan mengakui dia yang membagikan. Dengan demikian Surat Keterangan tersebut terindikasi terjadi pemalsuan surat yang melanggar pasal 263 KUHP pidana," tuturnya.

"Pada tanggal 17 November 2018 penyidik atau penyidik pembantu Polres Nias sudah mendatangi rumah saya, semua fakta dan bukti laporan saya sudah saya perlihatkan, sampai penyidik balik bertanya kepada saya "adakah undang-undang yang mengharuskan dicantumkan nomor seri ijazah"," heran Loozaro Zebua.

"Kesimpulan dari masalah, penyidik belum menyita izin dimulainya Prodi PAK, penyidik belum menyita izin penyelenggara Ujian Negara, penyidik belum menyita surat BAN- PT Tahun berapa didapatkan, penyidik belum menyita izin operasional Kapan berdiri atau dimulai STT Abdi Filadelfia internasional, penyidik belum menyurati Dirjen Bimas Kristen dan menanyakan apakah ini ilegal atau legal karena tidak ada izin penyelenggara ujian, tidak memiliki nomor seri ijazah tidak ada nomor peserta Ujian mahasiswa dari dalam ijazah," tegas Loozaro Zebua di Mapolda Sumut.

Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa perkara sudah dihentikan penyelidikannya.

"Sudah kita hentikan penyelidikan perkara itu, karena tidak ada tindakpidananya," ujar Kapolres Nias, AKBP Deni Kurniawan SIK melalui selularnya pada Senin (26/11/2018) kemarin.(tim)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *